Mengulik Sejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Dikeluarkan Soekarno, Apa Tujuannya?

Konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955 dihapus. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) dibentuk dan jabatan Perdana Menteri dihapus.

Tindakan ini memperkuat peran Soekarno dan militer dalam politik Indonesia. Era Demokrasi Terpimpin dimulai, didukung oleh Dewan Perancang Nasional dan Front Nasional.

Keputusan ini menuai kritik dari pendukung demokrasi yang khawatir akan hilangnya prinsip pemisahan kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia. Namun, dekrit ini tetap menjadi titik penting dalam sejarah politik Indonesia.

(Salman Mardira)