2 Mantan Menhan Dipecat, Praktik Korupsi Rusak Ambisi Militer China

BEIJING – Dalam rangkaian peristiwa mengejutkan, Partai Komunis China (CCP) telah memecat dua mantan menteri pertahanan atas tuduhan korupsi, yang mengungkap kebusukan yang mengakar dalam aparat militer negara tersebut. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Li Shangfu dan Wei Fenghe ini telah menimbulkan gejolak di kalangan politik dan militer China, menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan tempur negara tersebut dan efektivitas kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping selama satu dekade.

Li dan Wei, yang dulunya merupakan tokoh kuat di panggung global, kini menghadapi jaksa militer atas pelanggaran disiplin yang serius, eufemisme umum untuk korupsi di kalangan politik China. Kejatuhan dramatis mereka bukan sekadar tragedi pribadi, tetapi juga dakwaan yang memberatkan atas korupsi sistemik yang melanda Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Tuduhan terhadap para pejabat tinggi ini sangat merugikan mengingat peran penting mereka dalam upaya modernisasi militer China yang ambisius. Li, yang menjabat sebagai menteri pertahanan hanya selama tujuh bulan sebelum menghilang dari pandangan publik, sebelumnya mengepalai Departemen Pengembangan Peralatan PLA.

Wei, pendahulunya, adalah komandan perdana Pasukan Roket, cabang elite yang mengawasi perluasan persenjataan rudal nuklir dan balistik China. Tuduhan tersebut mengarah pada korupsi di jantung sistem pengadaan militer China.

Li dituduh mencemari lingkungan politik dan praktik industri sektor peralatan militer, yang menunjukkan adanya jaringan kolusi antara perusahaan milik negara yang memproduksi senjata dan sistem pengadaan PLA. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan tentang kualitas dan keandalan perangkat keras militer China – kekhawatiran yang dapat menjadi bencana besar jika terjadi konflik yang sebenarnya.

Mengutip dari The Hong Kong News pada Senin (8/7/2024), skandal korupsi di China meluas jauh melampaui dua kasus yang menjadi sorotan ini. Sejak musim panas lalu, China telah menyaksikan pembersihan besar-besaran terhadap lembaga pertahanannya, dengan lebih dari selusin jenderal senior dan eksekutif dari kompleks industri militer jatuh dari jabatannya. Banyak dari mereka yang diberhentikan terkait dengan Pasukan Roket atau pengadaan peralatan militer, yang menyoroti sifat masalah yang meluas.

Kekacauan di jajaran atas PLA ini terjadi pada saat yang sangat tidak tepat bagi China. Ketika ketegangan memanas di Selat Taiwan dan Laut China Selatan, pertanyaan tentang kesiapan tempur PLA dan keandalan peralatannya dapat membuat musuh Tiongkok semakin berani dan melemahkan posisi strategisnya. Skandal tersebut melemahkan upaya Tiongkok untuk memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab dan menimbulkan keraguan atas kemampuannya untuk memenuhi komitmen internasional dan menjaga stabilitas regional.

Selain itu, skandal tersebut mengungkap kekurangan mencolok dari kampanye antikorupsi Xi Jinping yang sangat dibanggakan. Meskipun telah lebih dari satu dekade upaya tanpa henti untuk membasmi korupsi, korupsi terus berkembang di tingkat tertinggi militer. Kegagalan ini sangat memalukan bagi Xi, karena baik Li maupun Wei adalah orang yang ditunjuknya, yang dipromosikan di bawah pengawasannya.

Kelemahan Internal China

Kurangnya pengawasan sipil yang tepat dan sistem hukum yang independen berarti PLA sangat bergantung pada penyelidik internal untuk pengawasan – resep untuk korupsi yang berkelanjutan. Sifat militer yang tidak transparan dan posisi istimewanya dalam sistem politik Tiongkok menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi berkembang pesat tanpa kendali.

Implikasi dari skandal ini jauh melampaui batas wilayah China. Sebagai kekuatan militer terbesar kedua di dunia, kelemahan internal China dapat berdampak luas bagi keamanan global.

Ketidakandalan peralatan militer China dapat menyebabkan kesalahan perhitungan di saat krisis, yang berpotensi meningkatkan konflik. Kepemimpinan China tampaknya menyadari beratnya situasi. Ada seruan dari dalam hierarki militer untuk menindak "kemampuan tempur palsu". Namun, penyensoran cepat terhadap komentar semacam itu menunjukkan banyak hal tentang sensitivitas masalah dan potensi skala masalah.

Presiden Xi menanggapi dengan menggandakan upaya antikorupsinya. Pada konferensi kerja politik baru-baru ini, ia menyerukan pendalaman perbaikan politik di PLA, dengan menekankan perlunya kesetiaan dan keandalan dalam jajaran militer. Namun, mengingat kegagalan upaya sebelumnya, masih harus dilihat apakah dorongan baru ini akan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Skandal korupsi tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang sistem politik China yang lebih luas. Dalam negara satu partai yang kekuasaannya terpusat di tangan segelintir orang, godaan untuk melakukan korupsi selalu ada. Kurangnya pengawasan dan keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas menciptakan lingkungan yang subur bagi korupsi. Militer, dengan anggaran yang besar dan sifatnya yang tertutup, sangat rentan terhadap penyalahgunaan semacam itu.

Di saat China bercita-cita menjadi kekuatan militer "kelas dunia" pada 2035, terungkapnya korupsi yang meluas menjadi pengingat nyata akan tantangan yang dihadapinya. Jalan menuju modernisasi militer tidak hanya diaspal dengan persenjataan canggih dan peningkatan pendanaan, tetapi juga dengan integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang efektif – bidang-bidang yang masih belum dipenuhi China.

Korupsi dalam PLA juga menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas penangkal nuklir China. Dengan Rocket Force sebagai pusat skandal tersebut, muncul pertanyaan tentang keandalan dan keamanan persenjataan nuklir China. Hal ini tidak hanya memengaruhi posisi strategis China tetapi juga berimplikasi pada stabilitas nuklir global.

Skandal tersebut telah mengungkap paradoks dalam upaya modernisasi militer China. Sementara miliaran telah digelontorkan untuk memperoleh teknologi dan peralatan mutakhir, unsur manusia – integritas mereka yang mengelola sumber daya ini – telah diabaikan. Kelalaian ini mengancam akan merusak seluruh proyek modernisasi, membuat sistem persenjataan canggih tidak dapat diandalkan atau bahkan tidak berguna.

Lebih jauh lagi, skandal korupsi tersebut mungkin memiliki dampak diplomatik. Hubungan militer-ke-militer Tiongkok dengan negara-negara lain dapat memburuk karena para mitra mempertanyakan keandalan dan profesionalisme PLA. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya isolasi Tiongkok dalam urusan militer, yang berpotensi memperburuk ketegangan regional.

Pengungkapan tersebut juga membayangi Prakarsa Sabuk dan Jalan China yang ambisius. Dengan banyaknya proyek ini yang memiliki komponen militer atau penggunaan ganda, kekhawatiran tentang korupsi di PLA dapat membuat negara-negara mitra lebih waspada dalam memperdalam keterlibatan mereka dengan China.

Praktik Korupsi

Skandal tersebut menyoroti tantangan memodernisasi militer dalam sistem otoriter. Sementara China telah membuat langkah signifikan dalam kemajuan teknologi, kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen telah memungkinkan korupsi berkembang biak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas tempur PLA yang sebenarnya dan keakuratan klaim Tiongkok tentang kemampuan militernya.

Selain itu, skandal korupsi tersebut mengungkap keterbatasan sentralisasi kekuasaan Xi Jinping. Meskipun konsolidasi kendali dimaksudkan untuk merampingkan pengambilan keputusan dan mengurangi korupsi, tampaknya hal itu telah menciptakan lingkungan di mana pejabat tinggi merasa berani terlibat dalam korupsi, karena tahu bahwa mereka hanya bertanggung jawab kepada sekelompok kecil orang di atas.

Komunitas internasional mengamati dengan saksama bagaimana Tiongkok menangani krisis ini. Hasilnya tidak hanya akan memengaruhi kesiapan militer China, tetapi juga kedudukan globalnya dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Jika Tiongkok gagal mengatasi korupsi sistemik ini secara efektif, hal itu dapat menyebabkan penilaian ulang terhadap ancaman militer negara tersebut oleh negara-negara tetangga dan kekuatan global.

Skandal korupsi yang melanda lembaga militer China lebih dari sekadar serangkaian pelanggaran individu. Ini adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam yang memengaruhi sistem politik dan militer China.

Ketika China berusaha menegaskan dirinya di panggung global, kebusukan internal ini mengancam akan merusak ambisinya dan berpotensi mengganggu keamanan regional. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat China bergulat dengan krisis ini.

Akankah hal ini mengarah pada reformasi yang berarti dan transparansi yang lebih besar, atau akankah ini menjadi babak baru dalam perjuangan panjang China melawan korupsi?

Kemampuan kepemimpinan China untuk menangani masalah ini secara efektif tidak hanya akan menentukan masa depan PLA tetapi juga membentuk peran Tiongkok dalam tatanan internasional selama bertahun-tahun mendatang. Taruhannya tidak pernah setinggi ini, baik bagi Tiongkok maupun bagi keamanan global.

(Rahman Asmardika)