Gaduh Pemecatan Ratusan Guru Honorer Jakarta, Ketua DPR: Sangat Disayangkan!

JAKARTA - Pemecatan ratusan guru honorer di Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing’ atau ‘pembersihan’ sangat disayangkan. Untuk itu, perlu ada klarifikasi pemecatan tersebut oleh pihak terkait.

Demikian dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

"Saya sangat menyayangkan dengan adanya pemutusan kerja sama ratusan guru honorer DKI ini," katanya.

Dari keterangan Disdik DKI Jakarta, ‘cleansing’ terhadap setidaknya 107 guru honorer itu dilakukan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Hal ini lantaran pihak sekolah mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi dari Disdik.

Para guru honorer tersebut digaji dari dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Disdik DKI pun menyebut, temuan BPK menemukan bahwa peta kebutuhan guru honorer tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor.

Atas dasar itu, Puan meminta Pemerintah, pihak sekolah, dan para guru honorer tersebut bisa duduk bersama untuk menemukan jalan terbaik. Menurutnya, perlu ada penjelasan terkait pemecatan tersebut.

“Harus ada klarifikasi terhadap permasalahan ini. Termasuk alasan sekolah memutuskan mengangkat para guru honorer tersebut itu kenapa? Apa karena memang kelebihan beban sehingga membutuhkan tenaga pendidik tambahan,” ujar Puan.

Puan menilai, pemerintah pusat bisa menjadi fasilitator demi keadilan bagi semua. Pasalnya, kata Puan, masalah ini menyangkut nasib ratusan guru honorer yang telah berkontribusi terhadap pendidikan anak.

“Saya harap segera ada titik temu yang berkeadilan dan pembicaraan dapat dilakukan secara demokratis agar semua pihak dapat memahami posisi dan peran masing-masing,” katanya.