MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan DKI untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru kontrak kerja individu (KKI). Hal itu merespons rencana Disdik akan merekrut 1.700 guru honorer menjadi KKI.
“Tadi ada kebijakan KKI 1.700. Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?,” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat rapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Menurutnya, Jakarta memiliki APBD yang besar sehingga cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi KKI.
BACA JUGA:
“Dana APBD DKI Jakarta Rp81 triliun. Kenapa kita tidak bisa berikan teladan kepada provinsi lain. Guru Honorer kita itu angkat semua jadi KKI,” ujarnya.
Lebih jauh, Jhonny menyinggung perihal Indonesia Emas 2045. Namun, menurutnya hal itu sulit terwujud, sebab SDM guru masih kurang bagus.
“Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp200 ribu, Rp700 ribu. Sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp4,6 juta. Kan lucu,” jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa 4 ribu guru honorer yang terkena cleaning atau penataan bakal direkomendasikan untuk mendapat Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
BACA JUGA:
"Pertama sampaikan kepada guru bahwa 4 ribu itu kita akan proses untuk direkomendasikan Dapodik," kata Heru Budi usai bertemu sejumlah kepala sekolah di Jakarta Internasional Velodrome, Minggu (21/7/2024).
Heru menjelaskan, bulan Agustus 2024, bakal ada rekrutmen pegawai Kontrak Kerja Individu (KKI) bagi 1.700 guru honorer.
Kemudian, di tahun 2025, bakal dibuka lagi rekrutmen pegawai KKI sebanyak 2.300. Dengan begitu, 4 ribu guru honorer nantinya bakal terdaftar sebagai pegawai KKI.
"Silahkan mendaftar dan silahkan untuk berproses sesuai aturan," ujar dia.