Pangeran Arab Saudi Waspadai Kamala Harris Jadi Presiden AS

NEW YORK – Para pemimpin asing sedang memikirkan bagaimana mereka akan menghadapi Kamala Harris jika dia memenangkan kursi kepresidenan. Seperti diketahui, Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Kamala Harris adalah calon presiden (capres) dari Partai Demokrat setelah Presiden AS Joe Biden keluar dari pencalonan.

Salah satu negara yang cukup ketar-ketir adalah Arab Saudi yang memiliki hubungan buruk dengan AS. Beberapa pengamat mengatakan Arab Saudi mungkin tidak menemukan banyak hal yang bisa disukai dari Harris. Mundurnya Biden dari pemilihan presiden AS memberikan banyak hal untuk dipikirkan oleh para pemimpin asing.

Di antara mereka adalah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, yang menurut seorang pakar kemungkinan akan mewaspadai calon penerusnya, Kamala Harris.

“Kandidat presiden liberal seperti Kamala Harris, yang dekat dengan aktivis hak asasi manusia juga akan mengkhawatirkan,” kata Mathew Burrows, anggota senior tim peneliti di wadah pemikir Stimson Center.

Burrows mengatakan Putra Mahkota Mohammed khawatir bahwa, di bawah pemerintahan Harris yang liberal, Partai Demokrat akan lebih vokal mengenai catatan hak asasi manusia Saudi yang suram.

Biden diketahui berjanji akan mengambil tindakan keras terhadap Arab Saudi, terutama setelah pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi pada tahun 2018.

Harris, dalam kampanyenya pada tahun 2020, juga vokal tentang pembunuhan tersebut. Dia menyebutnya sebagai serangan terhadap jurnalis di mana pun dan mendukung undang-undang di Senat untuk mempublikasikan lebih banyak informasi tentang kematiannya.

Pada saat yang sama, dia mengatakan AS perlu secara mendasar mengevaluasi kembali hubungan kami dengan Arab Saudi, menggunakan pengaruh kami untuk membela nilai-nilai dan kepentingan Amerika.

Adapun Biden diketahui telah mencapai semacam kesepakatan dengan Putra Mahkota Mohammed, dengan fokus menentang Iran dan mencari stabilitas di Timur Tengah.

Burrows menilai Harris dapat memperumit hal ini. Calon presiden yang lebih konfrontatif dapat menjadi hambatan bagi tujuan AS dalam menormalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel, sekutu penting AS di kawasan lainnya.

AS telah berupaya untuk menjadi perantara hubungan yang lebih baik antara negara-negara Arab dan Israel, sebagian untuk menjadi penyeimbang terhadap pengaruh regional Iran.

Harris juga merupakan pendukung utama hak-hak perempuan dan kelompok LGBTQ+, yang semuanya secara hukum lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hukum Saudi.

Hubungan sesama jenis di Arab Saudi adalah illegal. Semua perempuan diharuskan memiliki wali sah yang laki-laki, dan perempuan Saudi yang memperjuangkan lebih banyak hak dapat dihukum berat.

Burrows juga mengatakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman mungkin enggan mengandalkan Harris setelah melihat bagaimana seorang pemimpin AS dapat dipaksa mundur karena tekanan dari dalam partainya sendiri.

Fawaz Gerges, Profesor Hubungan Internasional di London School of Economics, juga menyampaikan pendapat serupa. “Mundurnya Biden mungkin merupakan kejutan bagi para penguasa Timur Tengah yang tidak terbiasa menyerahkan kekuasaan dengan mudah,” kata Gerges kepada Business Insider.

"Motto mereka adalah 'sampai maut memisahkan kita,” lanjutnya.

Namun, kedua pakar tersebut mengatakan para pejabat Saudi kemungkinan akan mengharapkan banyak kesinambungan dari kepresidenan Harris, sehingga memperluas pendekatan Biden ke Timur Tengah.

(Susi Susanti)