Rakernas KPPI Dorong KemenPPPA Jadi Kementerian Koordinator 

JAKARTA - Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Rahayu Saraswati mendorong agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi kementrian koordinator. Usulan tersebut dalam rangka meningkatkan pengarusutamaan gender, SDM, dan anak. 

"Kita sebagai kaukus perempuan politik Indonesia ingin mengajukan untuk adanya diperkuat. KemenPPPA  jadi menko iya betul, bahkan itu bukan hanya untuk jadi bukan hanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kita bicara pengaruh utama gender SDM yang artinya sekarang isu perempuan bukan hanya isu perempuan adalah isu manusia," kata Rahayu, Rabu 7 Agustus 2024.

Dia mengatakan bahwa rencana itu sudah disampaikan dalam pertemuan antara pemerhati perempuan, NGO, civil society, hingga LSM yang memang aktif untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan. Selain itu, usulan ini juga sudah disampaikan tim pakar dari Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden terpilih.

"Jadi ini bukan berdasarkan kelembagaan tapi berdasarkan isu supaya memang ini menjadi persoalan utama prioritas dari administrasi Prabowo Gibran," ucapnya.

Selain itu, KPPI juga akan melobi untuk adanya pengarusutamaan gender dengan keterwakilan perempuan menjadi salah satu yang ada di UU MD3. "Jadi undang-undang yang memang mengatur persoalan tentang politik dan demokrasi ke depan harus adanya keberpihakan kepada perempuan yang mana realitanya di Indonesia kita hidup di budaya yang sangat patriarki," katanya.

Sehingga, ke depan KPPI diharapkan dapat menjadi salah satu organisasi yang memang mewakili dan menampung semua suara dari perempuan. Terutama perempuan yang ada di politik, LSM, termasuk juga para akademisi maupun perempuan-perempuan lainnya.

Menurutnya, KPPI harus bersatu dan menyampaikan aspirasi yang sama bahwa perempuan adalah bagian dari pembangunan secara menyeluruh. Baik itu ekonomi, hingga pangan untuk masa depan bangsa.

"Bahwa ini ada upaya yang kami sebagai bagian dari bukan hanya tim tapi juga kader tentunya mengikuti proses di mana Pak Prabowo sangat menghormati proses dan proses itu kita lakukan terutama melalui tim transisi terutama lewat tim pakar itu sudah saat ini dijalankan," tuturnya.