Pakar Sarankan Prabowo Tidak Lakukan Pergantian Kapolri di Awal Pemerintahan

JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pasalnya, awal pemerintahan, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.

Sekadar diketahui, pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2024 di Gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Pertama, alasan ekonomi. Beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional," kata R Haidar Alwi, Selasa (8/10/2024).

Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan.

"Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," terangnya.

Atas dasar itu, ia meyakini penurunan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap deflasi yang menjadi indikator berikutnya.

"Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat," tutur R Haidar Alwi.

Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13 persen. Dari 326.804 kasus tahun 2022 menjadi 435.086 kasus tahun 2023.

Menurutnya, tren kriminalitas kawasan dan global yang cenderung meningkat berkontribusi terhadap angka kriminalitas nasional yang bertambah.

"Ketiga, alasan politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi," ujarnya.