KPK Tindaklanjuti Aduan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat. Termasuk, laporan atau aduan dugaan korupsi jual-beli aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur yang berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.

Demikian dipastikan Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ihwal tindaklanjut informasi dugaan korupsi jual-beli aset Pemkab Kutai Timur yang dilaporkan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur (Kaltim).

"KPK memastikan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat yang diterima, dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh pelapor," kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (4/11/2024).

Budi menjelaskan, langkah awal tindaklanjut laporan yang masuk di Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK yakni dengan proses verifikasi dan penelaahan data serta dokumen. Proses ini penting untuk ke tahapan selanjutnya.

"Dalam proses verifikasi dan telaah ini tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak, sebagaimana diatur UU," jelas Budi.

Dipastikan Budi, KPK bakal menindaklanjuti setiap laporan ke tahap penyelidikan jika hasil verifikasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang. KPK memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Namun, masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan. Namun dapat juga dilakukan tindak lanjut melalui pendekatan pencegahan atau pendidikan," kata Budi.

Budi menjelaskan, KPK kerap melakukan pencegahan korupsi yang merugikan keuangan negara dengan melakukan penertiban aset-aset negara. Giat pencegahan tersebut dilakukan oleh tim Direktorat Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup).