Komisi II DPR Minta KPU Evaluasi Terkait Tingginya Angka Golput di Pilkada Serentak 2024

Dengan masa kampanye yang pendek, ia menilai, waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. "Tentu ini harus dikaji secara mendalam," ucapnya.

Toha mengingatkan, pelaksanaan Pilkada 2024 telah menelan biaya cukup besar, sekitar Rp37,4 Triliun. "Jadi, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu," tutup Toha.

(Puteranegara Batubara)