Kaleidoskop 2024: Serangan Menembus Batas Keamanan Siber di Indonesia

September

Perusahaan exchanger kripto, Indodax telah mengalami gangguan sistem akibat peretasan. Dalam salah satu laporan, peretasan yang dialami Indodax menyebabkan kerugian senilai US$22 juta atau Rp337,4 miliar (asumsi kurs Rp15.336 per dolar AS). Peretasan yang dialami Indodax terjadi pada 11 September 2024. Berdasarkan akun media sosial X (sebelumnya Twitter), peringatan keamanan real-time dari platform Cyvers @CyversAlerts menyampaikan adanya transaksi yang mencurigakan di platform Indodax. Lebih lanjut, akun tersebut juga menyebut sudah ada alamat yang mencurigakan untuk menukarkan koin di Indodax ke bitcoin Ether.

Pada bulan ini juga terjadi kebocoran data NPWP Dirjen Pajak. Kali ini, diduga data 6,6 juta wajib pajak milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Akun anonim mengaku sebagai “Bjorka” mengklaim telah membobol dan mencuri data wajib pajak, termasuk milik Presiden Jokowi, menteri-menteri, dan penjabat tinggi lainnya.

Data DJP yang diperoleh tersebut sebesar 2GB dalam bentuk normal, dan 500MB dalam bentuk terkompresi. CISSReC mengungkap telah melakukan penelusuran dan mengunduh sampel data yang diberikan dan dugaan kuat mengarah pada DJP sebagai sumber kebocoran, mengingat nomenklatur data sangat spesifik, seperti terdapat field Nama KPP, Nama Kanwil, Status PKP, serta jenis WP (Wajib Pajak). Hacker sendiri menawarkan data curian tersebut dengan harga 10 ribu USD atau sekitar Rp 153 juta.

Oktober

Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Keamanan data pribadi, pemberantasan judi online, internet ramah anak, dan digitalisasi layanan pemerintah menjadi fokus utama Meutya Hafid pada program 100 hari pertamanya. Perubahan nomenklatur Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komdigi dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang makin berkembang ke ranah digital.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital dan juga kita tahu bahwa PR yang dimilikinya adalah bagaimana mengamankan data-data itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien efektif  juga bisa dilakukan dengan juga menerapkan digital. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, diharapkan memiliki perhatian terhadap Pelindungan Data Pribadi sebagai salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo, termasuk menjatuhkan sanksi pada institusi, baik pemerintah maupun swasta, yang menjadi korban kebocoran data, karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah berlaku penuh sejak 18 Oktober 2024.

UU PDP memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan data pribadi, termasuk sanksi bagi pelanggaran, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Namun hingga kini, lembaga yang bertugas menegakkan aturan tersebut belum juga terbentuk.

November

Kasus pegawai Komdigi melindungi judi online menjadi sorotan banyak pihak. Sejumlah pakar digital sampai angkat bicara. Sampai saat ini polisi sudah menetapkan 16 tersangka, termasuk 11 pegawai Komdigi. Tidak menutup kemungkinan ada tambahan lagi seiring kasus ini masih terus didalami. Pada kasus ini, terungkap bahwa para tersangka diduga telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang mereka 'bina'.