Penyesuaian Aturan Pajak, Kemendagri Minta Pemda Siapkan Mekanisme

“Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900.1.13.1/6764/SJ Tanggal 20 Desember 2024 maka terdapat beberapa point penting kepada Gubernur, yakni memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB,Opsen PKB dan Opsen BBNKB, agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya. Kemudian, menetapkan Keputusan Gubernur mengenai pemberian keringanan dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen pKB dan Opsen BBNKB, paling lambat pada tanggal 2 Januai 2025,” jelas Maurits.

Maurits juga mengingatkan pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat juga harus patuh membayar Pajak.

“Selanjutnya kepala daerah diharapkan melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tembusan kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,” pungkas Maurits.
 

(Khafid Mardiyansyah)