MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji mengatakan bahwa pihaknya tengah fokus dalam menanggulangi miskin ekstrem dan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Salah satu langkah yang dilakukan, adalah dengan menggandeng kementerian lembaga terkait, untuk menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga, serta menciptakan ketahanan pangan lokal.
"Bersama Kementerian dan Lembaga lain, serta universitas, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting nantinya akan dibangun ketahanan pangan lokal," katanya kepada wartawan, Senin (13/1/2025).
Wihaji menilai, ketahanan pangan lokal akan bergerak simultan dengan menciptakan peluang, dan pertumbuhan ekonomi warga sekitar.
"Yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan," katanya.
"Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi. Program ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tema No Poverty, No Hungry," sambungnya.
Sebelumnya Wihaji mengatakan bahwa kemiskinan ekstrem dan stunting adalah dua tantangan utama yang terus membayangi Provinsi NTT.
"Dalam konteks prevalensi stunting, NTT juga menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 37 persen dari jumlah penduduk. Persoalan ini memerlukan solusi komprehensif untuk mengatasinya," sambungnya.
Untuk itu, kata Wihaji, kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga merupakan hal penting dalam mengatasi dua masalah pokok di NTT.
"Kolaborasi dan sinergi adalah kata kunci untuk mengatasi semua persoalan negara kita. Oleh karena itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden, Kemendukbangga beserta semua Kementerian lain akan terus menjalin sinergitas program dan kegiatan dalam menangani stunting, khususnya di NTT dengan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendukbangga/BKKBN," ujarnya.
(Awaludin)