Mahfud MD soal Pagar Laut Tangerang: Ini Hampir Tidak Mungkin Tidak Ada Permainan Uang

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi dan kolusi di kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.

“Ini hampir tidak mungkin tidak ada permainan uang, tidak ada kompensasi yang sifatnya korupsi sampai sesuatu yang jelas-jelas dilarang bisa diberi sertifikat, dari situ arahnya,” kata Mahfud kepada wartawan Rabu (12/2/2025).

Dia pun menyarankan agar aparat penegak hukum (APH) memfokuskan penyelidikan ke arah korupsi-kolusi yang dinilai membahayakan negara.

“Menurut saya, penyelidikan lebih dulu dan siapapun yang sudah diperiksa ini apakah itu pegawai BPN, apa itu KKP, Kades (kepala desa) itu fokus kan ke arah korupsi, karena kolusi,” ujar dia.

“Jangan ke pemalsuan dokumen, ya itu nanti akan dengan sendirinya. Yang kecil-kecil itu dengan sendirinya, lurah yang bikin keterangan, RT yang bikin keterangan, itu nanti dengan sendirinya (terungkap), tapi yang di atas itu kan korupsi dan kolusi yang membahayakan negara ini, bukan sekedar kriminil biasa, ini kejahatan terhadap negara,” jelas dia.

Bareskrim Sita Alat Pemalsuan Dokumen

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyita alat pemalsu dokumen kasus pagar laut Tangerang saat melakukan penggeledahan di kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip. 

Penggeledahan berlangsung pada Senin 10 Februari 2025, terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dan sertifikat hak milik (SHM) kawasan pagar laut di perairan Tangerang.