Pemerintah Optimis Giant Sea Wall Jadi Solusi Atasi Banjir Rob dan Abrasi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal keberlanjutan proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dalam rangka mencegah banjir rob serta abrasi yang menghantui wilayah pesisir Pulau Jawa. 

Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra menekankan bahwa proyek Giant Sea Wall sebenarnya bertujuan positif yakni, untuk mensejahterakan nelayan yang berada di wilayah pesisir dari ancaman banjir rob.

"Proyek GSW justru untuk meningkatkan kesejahteraan warga pesisir yang selama ini dibayang-bayangi ancaman banjir rob dan abrasi. Teman-teman nelayan, warga pesisir Jakarta, warga pesisir di luar Jakarta, ya seluruh pesisirlah, nantinya yang masuk program ini, malah semakin sejahtera," kata Herzaky di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Herzaky menjelaskan, program pembangunan GSW ini merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Selain untuk mencegah banjir dan abrasi, kata Herzaky, proyek NCICD diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan keterbatasan air bersih. 

"Tak hanya itu, NCICD bisa menyelesaikan sejumlah tantangan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih baik. Serta menjamin konektivitas antarwilayah menjadi lebih baik. Intinya untuk pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang berkelanjutan," ucapnya.

Terkait feasibility studies untuk program GWS ini, lanjut Herzaky, sudah dilakukan pada 2020. Sudah hampir lima tahun, perlu dilakukan cek ulang. Apakah masih sesuai dengan kondisi terkini serta sejumlah ekspektasi terkait proyek tersebut. 

Menurut Herzaky, pemasangan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pada 4 November 2024, Menko AHY sempat meninjau pembangunan tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara. 

Tanggul tersebut dibangun sepanjang 2,3 kilometer dengan tinggi 4,8 meter di atas permukaan air laut, bertujuan untuk melindungi lebih dari 20.000 kepala keluarga (KK), serta area seluas 160 hingga 170 hektare dari ancaman banjir rob.

"Bayangkan jika tidak ada tanggul, keselamatan masyarakat benar-benar dalam ancaman," kata AHY, beberapa waktu lalu.

AHY menambahkan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Pemprov Jakarta, serta seluruh stakeholder terkait. “Tidak ada satu entitas yang dapat mengatasi masalah banjir sendirian. Kita perlu bekerja bersama-sama,” tambahnya.

Sekadar informasi, Muara Baru merupakan daerah yang sering mengalami penurunan tanah (land subsidence) kategori parah. Tiap tahun, tanah turun di wilayah ini mencapai 10 sentimeter. Atau ambles satu meter dalam 10 tahun. 

Dukungan disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi. proyek Giant Sea Wall perlu dikawal agar segera terwujud. Demi memajukan wilayah pesisir yang sering mengalami banjir rob dan abrasi. Tentu saja termasuk wilayah pesisir Tangerang. 

"Ya pasti kita mendukung. Kita akan mengawal agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Bukan malah merugikan. Dan, harus sesuai prosedur," ungkap Fadli.

(Khafid Mardiyansyah)