Ada Temuan MinyaKita Dijual Tak Sesuai Takaran di Jakarta, Ini Kata Pramono

JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung turut angkat suara ihwal temuan produk MinyaKita yang tak sesuai takaran beredar di pasaran wilayah Jakarta. Ia menyatakan dukungan kepada kepolisian untuk menindak pelaku.

"Jadi pemerintah Jakarta mendorong tindakan tegas dari aparat kepolisian, penegak hukum bagi siapa saja yang melakukan itu," kata Pramono saat ditemui di kawasan Plaza Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dorongan itu didasari lantaran penjualan MinyaKita tak sesuai takaran itu menciderai rasa keadilan masyarakat. Apalagi, kata dia, MinyaKita merupakan minyak subsidi Pemerintah.

"Karena memang ini sungguh sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Mereka masyarakat yang sangat membutuhkan dan MinyakKita ini kan untuk segmen masyarakat yang membutuhkan. Sudah disubsidi, kemudian ukurannya dikurangi, ini kan keterlaluan," tegas Pramono.

"Siapapun yang melakukan itu, maka pemerintah Jakarta memberikan dukungan, support sepenuhnya untuk diambil tindakan tegas bagi mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan pelanggaran penjualan minyak goreng kemasan. Pelanggaran itu dia temukan saat sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Mentan menemukan ada minyak goreng, khususnya Minyakita, yang dijual dengan ukuran tak sesuai kemasan.

Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya 750-800 mililiter. Selain itu, harga jualnya juga melebihi ketentuan atau di atas Harga Eceran Tertinggi, yakni dari Rp15.700 menjadi Rp18.000 per liter.

Menurut Amran, temuan ini merupakan pelanggaran serius dan tidak ada kompromi terkait hal ini. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Satgas Pangan untuk menindak tegas pelanggaran ini. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, perusahaan harus ditutup dan disegel.

Mentan mengatakan, tidak boleh ada yang bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah juga akan terus melakukan sidak dan memastikan distribusi pangan berjalan sesuai aturan. Jika ada yang mencoba mencari keuntungan dengan cara curang, pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas.

(Awaludin)