BANDUNG - Sebanyak 69 pelajar nakal di Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (Jabar) mulai digembleng di markas TNI mulai hari ini, Jumat (2/5/2025). Mereka akan dididik disiplin oleh TNI sebagai bagian pembinaan agar karakter mereka berubah menjadi lebih baik.
Di Purwakarta, 39 pelajar dibina di barak Resimen I Stirayuda Kostrad Purwakarta dan sebanyak 30 pelajar digembleng di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado, Bandung.
Pembukaan dimulainya pembinaan bagi pelajar nakal di marka TNI sekaligus upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Jabar dipimpin Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Rindam III/Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung.
Seusai upacara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pelajar yang dibina di markas TNI, mereka yang telah melakukan perbuatan yang mengarah tindakan-tindakan kriminal dan orangtuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik.
"Artinya, yang menyerahkan siswa adalah orangtuanya karena sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi, kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kami tidak menerima," kata Gubernur Jabar.
Dedi menyatakan, sebanyak 39 pelajar bermasalah di Purwakarta mulai dibina di barak Resimen I Stirayuda Kostrad sejak Kamis 1 Mei 2025. Orangtua pelajar itu mengantarkan anak mereka untuk dibina.
"Mereka (para pelajar yang dibina) saya lihat sangat happy hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolahnya, cuma gurunya aja ngajarnya di sana (barak militer)," ujar Dedi.
Disinggung tentang payung hukum pembinaan pelajar bermasalah di barak militer, Dedi menegaskan, telah membuat surat edaran yang ditujukan ke sekolah-sekolah. Soal payung hukum pelaksanaan tidak ada masalah. Karena, yang menyerahkan anak tersebut adalah orangtuanya lewat surat keterangan bermaterai.
"Artinya bahwa, pemerintah daerah dan jajaran TNI dan Polri, itu mengelola, mendidik anak-anak, yang dititipkan oleh orangtuanya. Itu juga sudah payung hukum," tutur Dedi.
Dedi mengatakan, terkait pembiayaan, untuk sementara didukung oleh dana pribadi Dedi Mulyadi. Bupati Purwakarta mendukung pelaksanaan pembinaan pelajar ini.
"Misal gini deh, mereka butuh makan, masa kita enggak kirim makan sih. Pemda Provinsi Jabar juga bisa kirim makan tiap hari, enggak ada masalah. Tapi nanti di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem. Yang penting jalan dulu. Yang penting ini fokus dulu deh yang bikin resah, karena kriminalnya udah pembunuhan," ucap Dedi Mulyadi.
Ditanya tentang pembinaan bagi siswa yang gemulai (bertingkah laku seperti perempuan) seperti disampaikan netizen, Dedi menyatakan, akan dilaksanakan secara bertahap.
"Ya kita satu-satu dulu. Memang ada komentar di media sosial 'Pak gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap'. Yaa, bisa saja," ujarnya.
Menurut Dedi pembinaan bagi pelajar bermasalah ini merupakan bagian dari pendidikan sehingga belum dikonsultasikan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
"Kan sekolah sudah punya kurikulum masing-masing. Kan ini yang bergerak menyerahkan kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum. Terus problemnya apa sih? Dari sisi perlindungan anak kan enggak ada problem," kata Dedi.
"Gini deh, Paskibra dilatih siapa? TNI. Terus kemudian, kita ada sekolah SMA loh, yang kemudian sistem pendidikannya dikelola tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model semi militer. Jadi bukan hal baru," ujarnya.
"Lalu apa sih? Misal yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum banyak juga anak-anak yang visioner. Namun, proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda," tandas Dedi.
(Arief Setyadi )