Polemik Ijazah Jokowi Berkepanjangan, Dinilai Bentuk Pelecehan Intelektual

JAKARTA – Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 1998 (JARI'98) Willy Prakarsa menyoroti polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi polemik. 

Bagi Willy, isu tersebut bukan hanya tidak bermanfaat bagi masyarakat, tetapi sebagai bentuk pelecehan intelektual yang mengalihkan perhatian publik dari masalah yang lebih substansial.

"Kita ini bangsa besar, jangan terlalu larut dengan isu recehan. Apa manfaatnya bagi rakyat? Seharusnya energi kita digunakan untuk membahas kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Willy, Minggu (2/6/2025).

Diketahui, sorotan atas polemik ijazah Jokowi bukan hal baru. Namun, perdebatan seputar isu ini tetap mencuat, terutama di media sosial dan berbagai forum diskusi politik.

Karena itu, Willy menekankan perdebatan yang tidak berbasis substansi hanya membuang waktu dan energi publik. Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memilah informasi yang beredar.

"Kalau terus membahas hal yang tidak ada manfaatnya, kapan kita bisa maju? Bangsa ini punya banyak PR, mulai dari kesejahteraan rakyat, ketahanan ekonomi, hingga pendidikan. Itu yang seharusnya kita prioritaskan," tuturnya.

Dirinya pun mengajak masyarakat untuk menjadi lebih kritis dan rasional dalam menyikapi berbagai narasi yang berkembang. Baginya, pembangunan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar polemik yang tidak memiliki dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus ijazah Jokowi atas laporan Eggi Sudjana dan kawan-kawan. Polisi telah mendatangi 13 lokasi guna menemukan fakta-fakta kasus tersebut. Dengan demikian, Willy berharap agar masyarakat bisa mengalihkan fokus mereka ke isu-isu yang lebih produktif dan konstruktif bagi bangsa.

(Angkasa Yudhistira)