Gelontorkan Dana Triliunan, Korsel Bakal Luncurkan Program Bagi-Bagi Uang untuk Warga

JAKARTA – Pemerintah Korea Selatan membuat gebrakan besar dengan menggelontorkan dana senilai triliunan rupiah untuk program “bagi-bagi uang” kepada rakyatnya. Program ini diluncurkan untuk meningkatkan konsumsi guna mendorong perekonomian yang sedang lesu.

Agar perekonomian kembali bersemangat, Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan akan memberi insentif belanja kepada warga dalam bentuk kupon belanja yang disebut “kupon konsumsi”, demikian dilansir Korea Herald.

“Kami akan mempersiapkan semua dengan matang agar program pembayaran ini dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi dengan cara meningkatkan konsumsi dan membantu masyarakat yang memerlukan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Kim Min-jae, sebagaimana dilansir RT. Kim memimpin satuan tugas lintas lembaga yang mengawasi program ini.

Bagi warga Korea Selatan yang terdaftar tinggal di negara itu hingga 18 Juni berhak mendapatkan bantuan dana sekali sebesar KRW150.000 (sekitar Rp2,3 juta). Rencananya, dana ini akan disalurkan melalui berbagai cara seperti kartu kredit, kartu prabayar, atau voucher dari pemerintah daerah.

Pemerintah Negeri Ginseng ini pun menjadikan kelompok rentan sebagai sasaran utama dalam program ini. Keluarga yang hampir miskin dan orang tua tunggal akan mendapatkan bantuan sebesar KRW300.000 (sekira Rp3,5 juta), sedangkan penerima tunjangan hidup dasar akan menerima KRW400.000 (sekira Rp4,7 juta). Penduduk desa juga akan menerima tambahan dana sebesar KRW50.000 (hampir Rp600 ribu), hal ini sebagai bagian dari inisiatif "pembangunan yang merata antarwilayah", menurut Kementerian Dalam Negeri.

Bantuan putaran kedua juga akan disalurkan mulai 22 September hingga 31 Oktober, dengan jumlah KRW100.000 (sekira Rp1,1 juta) untuk 90% penduduk berpenghasilan menengah ke bawah. Penetapan penerima ini dinilai berdasarkan informasi premi asuransi kesehatan nasional, dan rinciannya akan diumumkan di kemudian hari.

Korea Selatan, pemangku ekonomi terbesar keempat di Asia, hampir mengalami resesi teknikal pada 2024 setelah laju pertumbuhan ekonominya berhenti pada paruh kedua akibat ketidakstabilan politik internal. Kondisi ini mencapai puncaknya saat Presiden Yoon Suk Yeol dilengserkan karena dakwaan pengkhianatan, setelah ia memberlakukan status darurat militer selama beberapa waktu pada Desember.

Sebagai reaksi dari perlambatan ekonomi itu, Presiden Lee Jae-myung yang resmi menjabat sebagai Presiden baru pada 4 Juni, segera mengesahkan paket stimulus yang mencakup bantuan tunai, voucher digital, serta komitmen investasi pada infrastruktur kecerdasan buatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun begitu, beberapa analis ekonomi mencatat risiko adanya inflasi dan beban fiskal di masa mendatang, sebab pemerintah berencana membiayai program ini melalui penambahan utang. Kementerian Keuangan memperkirakan defisit anggaran sebesar 4,2% dan utang negara mencapai 49,1% dari keseluruhan PDB.

(Rahman Asmardika)