DPR Kawal Isu Penulisan Sejarah Ulang hingga Tarif Dagang AS

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan mengawal proyek penulisan ulang buku sejarah nasional hingga kebijakan tarif dagang Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. Hal itu disampaikan saat pidato di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah melakukan berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi rakyat. Rencana penulisan ulang buku sejarah Indonesia menjadi salah satu isu penting yang dikawal DPR.

"Sebab, revisi ulang sejarah merupakan hal penting dalam konteks pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa," ujar Puan.

Selain itu, DPR juga memantau pemberlakuan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia yang memiliki implikasi strategis terhadap hubungan dagang dan posisi ekonomi nasional.

"Pemberlakuan tarif resiprokal Amerika terhadap Indonesia, pengawasan terhadap maraknya beras oplosan, pengawasan terhadap dan penerapan restorative justice agar sesuai prinsip keadilan," ungkap Puan.

Puan memastikan DPR mengawal isu penyadapan oleh Kejaksaan Agung agar tetap menjaga ruang privasi publik.

"Pengawasan terhadap mekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum, penataan ulang dan pengelolaan seluruh pulau di Indonesia, rencana penulisan ulang buku sejarah," tambah cucu Bung Karno tersebut.

Selain itu, DPR mengawal isu lain yang juga berdampak terhadap masyarakat seperti evaluasi pelayanan kesehatan di wilayah 3T. Kemudian, kebijakan pajak perdagangan online serta pengawasan terhadap penerapan restorative justice dan mekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum.

"Evaluasi akses pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), evaluasi penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online, evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, evaluasi penerapan kebijakan pemungutan pajak penghasilan perdagangan online," pungkas Puan.

(Fetra Hariandja)