Soal Pegawai BUMN Terima Bansos, Ketua DPR: Evaluasi Datanya!

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, bahwa verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) menjadi sangat penting. Hal ini sekaligus menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan adanya pegawai BUMN menerima Bantuan sosial (Bansos).

Puan mengingatkan, agar setiap program Pemerintah berbasis pada data yang akurat dan terkini. Ia memandang, proses verifikasi data harus menjadi prioritas utama sebelum Pemerintah mengambil keputusan mengubah atau melanjutkan sebuah program bantuan.

"Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

“Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan," ujarnya melanjutkan.

Seperti diketahui, PPATK mengungkap sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terindikasi menerima Bansos. Temuan ini berasal dari hasil penelusuran PPATK terhadap satu bank penyalur. PPATK menemukan dari satu bank penyalur, terdapat 27.932 profil penerima Bansos yang berstatus pegawai BUMN.

Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima Bansos berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6 ribu orang memiliki jabatan eksekutif dan manajerial. 

Oleh karenanya, Puan meminta Pemerintah betul-betul mengedepankan kehati-hatian pada verifikasi data untuk penerima bansos. Ia sudah berkali-kali menekankan pentingnya verifikasi data.

Legislator PDIP itu juga mengingatkan agar pelaksanaan program-program bantuan sosial tidak salah sasaran. Ia menyebut Pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak diambil hak-nya karena kesalahan sistem.

"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut," tegasnya.

Puan menceritakan bagaimana pengalamannya saat menjabat sebagai Menko PMK, di mana ia selalu menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian berdasarkan data terbaru untuk menentukan kelanjutan atau perbaikan suatu program.

Oleh karena itu, Puan kembali menyerukan agar pemerintah memprioritaskan evaluasi dan perbaikan data sebagai dasar utama dalam kebijakan sosial.

“Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," pungkasnya.

(Awaludin)