Parah! Pungli di Pasar Rangkasbitung Capai Rp25 Juta per Hari

LEBAK – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, mengungkapkan adanya perputaran uang signifikan hasil pungutan liar (pungli) kepada para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Rangkasbitung.

Hal itu terbongkar setelah perwakilan PKL melakukan audiensi bersama Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

“Jadi kami wajib sewa meja Rp15 ribu sehari dan tidak bisa bawa meja sendiri. Nanti datang lagi yang nyalar menggunakan karcis Rp2 ribu per karcis, dan sehari lebih dari dua karcis. Bahkan ada salar tanpa karcis Rp10 ribu, dan itu setiap hari,” kata seorang pedagang sayuran yang enggan disebutkan namanya.

Dengan banyaknya pungutan liar tersebut, dia meminta agar pihak kepolisian dan pemerintah daerah Lebak serius menangani dugaan pungli di Pasar Rangkasbitung.

Mereka menilai praktik pungli di pasar yang dilakukan secara masif tersebut sudah meresahkan semua pedagang. Bahkan, dalam beberapa jam saja, pungutan liar terjadi beberapa kali dengan mengatasnamakan sejumlah lembaga.

“Kami sebetulnya tidak keberatan dengan pemindahan ke Pasar PKL Kandang Sapi, tapi kami diintimidasi oleh sejumlah oknum agar menolak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Lebak, Orok Sukmana, mengatakan telah mengetahui adanya pungli kepada PKL di Pasar Rangkasbitung. Ia juga menegaskan bahwa oknum pelaku pungli telah diberhentikan.

“Iya, sudah enam bulan lalu karcis ilegal ini kami stop, dan oknum AZ sudah kita berhentikan. Jadi jika ditemukan lagi, itu ilegal dan laporkan saja,” paparnya.

Menurutnya, pungutan liar itu membuat pedagang merasa keberatan karena hasil berjualan juga tidak seberapa. Pihaknya memastikan salar liar tersebut tidak masuk ke kas daerah.

“Perputaran uang hasil pungli cukup besar. Jika dihitung setiap pedagang Rp30 ribu dikali 850 pedagang, mencapai Rp25.500.000 setiap hari. Ini sudah luar biasa dan uangnya saya pastikan tidak ada yang masuk ke kas daerah,” terang Orok.

(Awaludin)