Perkuat Pertahanan Sektor Strategis, Komisi I DPR Usul Pembentukan Cyber Command TNI

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengusulkan pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional. Usulan ini dimaksudkan sebagai langkah konkret untuk memperkuat pertahanan negara di sektor-sektor strategis.

"Mengusulkan pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional sebagai langkah konkret memperkuat pertahanan negara di sektor-sektor strategis," ujar Sukamta, Rabu (20/8/2025).

Ia berharap Indonesia dapat mengambil peran aktif menghadapi dinamika global.

“Dengan pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik,” tambah Sukamta.

Politikus asal Dapil Yogyakarta ini juga menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan HUT ke-80 RI, yang menekankan percepatan modernisasi pertahanan berbasis teknologi serta penguatan sistem pertahanan siber. Menurutnya, tantangan global kini semakin kompleks.

Sukamta menilai langkah ini sejalan dengan kebutuhan strategis nasional, khususnya dalam merespons dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk konflik di Laut Cina Selatan dan rivalitas Amerika Serikat–China.

“Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern. Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang cyber yang bisa melemahkan kedaulatan bangsa,” tegas Sukamta.

Ia menilai langkah Presiden Prabowo sudah tepat. Sukamta juga menekankan perlunya diplomasi pertahanan yang cerdas dan seimbang, tetap mengedepankan prinsip kemandirian nasional.

“Langkah strategis pemerintah adalah segera menyusun Grand Design Pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama: pangan, energi, cyber, dan maritim,” tutur legislator yang meraih gelar doktor di Inggris tersebut.

“Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa,” tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keutuhan wilayah Indonesia dan kekuatan negara adalah pilar utama kedaulatan bangsa. Ia memaparkan rencana strategis penguatan pertahanan Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR RI, Jumat (15/8).

Prabowo menyebut akan melakukan modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, pemberdayaan industri strategis nasional, hingga peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan total anggaran untuk 102 kementerian/lembaga senilai Rp 1.498,2 triliun, dengan Kementerian Pertahanan menempati posisi kedua, yakni sebesar Rp 185 triliun.

(Awaludin)