Kepergian Raya Teguran Keras, Komisi II DPR: Evaluasi Total Sistem Perlindungan Sosial

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai kejadian memilukan meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi dalam kondisi tubuh penuh cacing menjadi teguran keras. Peristiwa itu harus menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem perlindungan sosial dan layanan kesehatan dasar di Indonesia.

Netty menilai, tragedi ini menimbulkan duka yang menyayat hati sekaligus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Peristiwa ini tidak akan terjadi jika fungsi pencegahan, pemantauan, dan perlindungan sosial berjalan dengan baik.

"Saya sangat memahami kekecewaan masyarakat yang menilai pemerintah desa dan perangkatnya kurang sigap dalam mengawasi kesehatan warganya,” kata Netty dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (23/8/2025).

Legislator PKS itu menekankan pentingnya peran perangkat desa, kader posyandu, PKK, dan bidan desa sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ia pun menyoroti kelemahan dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial yang belum menjangkau seluruh warga miskin dan rentan.

"Masih banyak keluarga miskin yang terabaikan dari data penerima manfaat, tidak memiliki dokumen kependudukan maupun jaminan kesehatan, sehingga kesulitan mengakses layanan dasar ketika kondisi darurat," ujarnya.

Anggota Komisi DPR bidang kesehatan itu menuturkan bahwa kelemahan sistem perlindungan sosial harus segera dievaluasi. Sehingga, kata Netty, kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Ini harus menjadi evaluasi serius. Perlindungan sosial tidak boleh sebatas program administratif, tetapi benar-benar hadir ketika rakyat membutuhkan, terutama bagi keluarga miskin dan rentan,” tuturnya.

"Peristiwa ini harus menjadi alarm bagi kita semua, bahwa sistem perlindungan sosial dan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau rakyat kecil. Kita tidak boleh menunggu tragedi serupa terulang untuk melakukan perbaikan,” katanya melanjutkan.

Lebih lanjut, ia juga mendorong optimalisasi peran posyandu dan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi warga yang belum memiliki dokumen resmi.

"Kita harus mengoptimalkan fungsi posyandu sebagai pusat deteksi dini kesehatan anak dengan dukungan tenaga kesehatan desa. Kita juga harus mempermudah akses layanan kesehatan darurat, agar warga miskin yang tidak memiliki dokumen pun bisa segera ditangani," tutup Netty.
 

(Fetra Hariandja)