Arief menegaskan, praktik pungli dalam sertifikasi K3 bukanlah hal baru dan berpotensi merugikan banyak perusahaan maupun pekerja.
“Kalau satu kota saja ribuan perusahaan, bisa dibayangkan berapa besar pungli yang terjadi,” ujarnya.
Lebih jauh, Arief mendorong pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas praktik pungli tersebut. Menurutnya, langkah ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan.
(Awaludin)