Komisi IX DPR Soroti Ribuan Dapur Fiktif MBG

“Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen," sambungnya.

Untuk itu, anggota Komisi Kesehatan DPR itu mendesak BGN segera mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh SPPG. Nurhadi juga meminta BGN memperbaiki sistem verifikasi agar dilakukan paralel sejak proses pengajuan, bukan setelah masalah mencuat.

"BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegasnya.

(Awaludin)