Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump

JAKARTA - Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan tidak ada sangkut pautnya waktu pengakuan Inggris terhadap negara Palestina dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada 17-18 September 2025. 

Hal itu diungkapkannya saat konferensi pers bersama Trump, Kamis (18/9/2025). Dalam konferensi pers bersama, keduanya menyatakan kesepakatan bersama tentang perlunya perdamaian dan peta jalan menuju perdamaian di Timur Tengah karena situasi di Gaza "tidak dapat ditoleransi."

Dalam konferensi pers di Buckinghamshire setelah pembicaraan bilateral dengan Trump, Starmer mengatakan situasi di Gaza serta rencana Inggris untuk mengakui negara Palestina merupakan salah satu hal lain yang mereka bahas.

Ia menegaskan kembali seruan Inggris untuk pembebasan sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

"Kami sepenuhnya sepakat tentang perlunya perdamaian dan peta jalan, karena situasi di Gaza tidak dapat ditoleransi," ujarnya, melansir Anadolu, Jumat (19/9/2025).

Mengklaim Hamas "tidak menginginkan solusi dua negara, perdamaian, atau gencatan senjata" di Gaza, Starmer mengatakan waktu pengakuan negara Palestina yang ditetapkan oleh Inggris "tidak ada hubungannya" dengan kunjungan kenegaraan Trump.

Pada Juli, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB di New York pada September, kecuali Israel mengambil "langkah-langkah substantif" untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan menyetujui gencatan senjata.

Mengutip sumber-sumber pemerintah, The i Paper melaporkan pada hari Rabu, Inggris akan secara resmi mengakui Palestina akhir pekan ini setelah Trump mengakhiri kunjungan kenegaraannya.

Mengenai perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, Starmer mengatakan mereka "harus memberikan tekanan ekstra" kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Mengacu pada serangan Rusia baru-baru ini di Ukraina serta serangan pesawat tak berawak ke Polandia minggu lalu, Starmer mengatakan itu adalah "kecerobohan yang meningkat."

"Itulah mengapa saya katakan sebelumnya bahwa itu bukanlah tindakan seseorang yang menginginkan perdamaian," tuturnya.

Starmer juga menyebutkan bahwa harus ada jaminan keamanan yang kuat untuk Ukraina setelah gencatan senjata. 

"Salah satu kekhawatiran saya selama ini adalah ketika kita berbicara tentang gencatan senjata dan kita semua menginginkannya, dan kita berbicara tentang apa yang mungkin terjadi setelah gencatan senjata, kita tidak boleh lupa bahwa Ukraina membutuhkan dukungan kita," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)