DPR Minta Kemlu Fasilitasi WNI yang Pilih Bertahan di Nepal

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memfasilitasi kebutuhan WNI yang masih memilih untuk bertahan di Nepal. Ia menegaskan, keselamatan WNI di luar negeri adalah mandat konstitusional negara.

Untuk itu, Junico mendorong Kemlu dan seluruh perwakilan diplomatik Indonesia memastikan proses evakuasi berjalan cepat, terkoordinasi, dan tanpa diskriminasi.

"Tidak boleh ada satu pun WNI yang ditinggalkan dalam situasi krisis," kata Junico, Minggu (21/9/2025).

Junico juga menyampaikan apresiasi kepada Kemlu maupun perwakilan Indonesia di Nepal yang membantu kepulangan para WNI.

“Tentunya kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kepulangan saudara-saudara kita dari Nepal,” ungkap pria yang akrab disapa Nico Siahaan itu.

“Baik kebutuhan logistik maupun keamanan, hingga pendampingan psikologis maupun administratif bagi para WNI yang terdampak,” tutur Nico.

Menurutnya, situasi traumatis akibat kerusuhan di Nepal harus ditangani dengan pendekatan yang manusiawi. Dengan begitu, warga Indonesia baik yang menetap di Nepal maupun yang sedang melakukan kunjungan singkat saat kerusuhan terjadi dapat kembali beraktivitas dengan tenang dan aman.

"Pendampingan jangan sekadar untuk memulangkan, tapi membantu dan memfasilitasi kebutuhan mereka yang memilih bertahan," sebut Nico.

"Termasuk keluarga WNI di sini juga butuh difasilitasi apabila kesulitan berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang ada di Nepal," imbuhnya.

Ia pun mengimbau Pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi krisis di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Nico menilai, setiap potensi eskalasi politik dan keamanan di negara sahabat harus segera diantisipasi agar WNI memperoleh informasi dan perlindungan sedini mungkin.

“Melindungi segenap bangsa Indonesia tidak berhenti di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri," jelas Legislator dari Dapil Jawa Barat I ini.

"Komisi I DPR RI akan terus mengawal agar setiap WNI, di manapun mereka berada, mendapat jaminan perlindungan penuh dari negara,” pungkasnya.

Sejatinya jumlah WNI yang terdaftar berada di Nepal yakni 134 orang. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yakni 56 WNI yang menetap di Nepal, serta 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat untuk wisata maupun urusan bisnis lainnya.

Adapun Kemlu telah memfasilitasi pemulangan 57 dari 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat pasca kerusuhan di Nepal. Evakuasi sisanya masih dilakukan secara bertahap. Sementara 56 WNI tetap bertahan karena telah memiliki keluarga di Nepal.

Kendati situasi semakin stabil dengan dilantiknya Perdana Menteri Interim Sushila Karki, Kemlu mengimbau WNI yang akan melakukan perjalanan ke Nepal untuk mempertimbangkan kembali atau menunda keberangkatan hingga situasi benar-benar pulih.

Kemlu juga mengingatkan WNI yang bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.

Saat ini aktivitas masyarakat di Kathmandu mulai kembali normal, seperti di pusat perbelanjaan, pertokoan, destinasi wisata, dan pusat-pusat keramaian lainnya, meski aparat militer dan kepolisian masih berjaga di sejumlah titik.

(Awaludin)