Kasus Keracunan MBG Bandung Barat: KLB Dicabut, 74 Pasien Masih Dirawat

BANDUNG BARAT – Progres kesembuhan pasien korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus membaik. Selain itu, sudah tidak ada lagi laporan kasus baru.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas keracunan massal yang terjadi di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas.

“Melihat kondisi saat ini, pasien sudah banyak yang sembuh dan tidak ada lagi kasus baru, maka status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan resmi dicabut,” kata Jeje, Sabtu (27/9/2025).

Berdasarkan data terbaru hingga hari ini, tercatat sebanyak 1.315 orang menjadi korban keracunan. Dari jumlah tersebut, 1.241 pasien sudah dipulangkan dalam kondisi sembuh.

Sementara itu, 74 pasien masih dirawat di RSUD Cililin, posko kesehatan, dan puskesmas dengan perkembangan kesembuhan yang baik. Pemkab KBB memastikan seluruh pasien dapat pulih dan segera kembali ke rumah masing-masing.

“Kami terus berkoordinasi dengan tenaga medis dan pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan optimal serta kebutuhan pasien terpenuhi dengan baik,” lanjutnya.

Meski status KLB dicabut, Pemkab Bandung Barat menegaskan fokus penanganan tetap diarahkan pada kesembuhan total seluruh pasien. Jeje juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berjibaku sejak hari pertama kejadian.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga medis, relawan, TNI-Polri, serta semua pihak yang sejak hari Senin hingga hari ini terus bekerja dan bertugas di lapangan,” ujarnya.

Jeje meminta masyarakat tetap tenang seraya menunggu hasil evaluasi resmi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap sistem pengelolaan makanan di dapur MBG.

Adapun tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunan massal pada Senin (23/9) dan Rabu (25/9) telah ditutup sementara.

“SPPG itu dua berlokasi di Kecamatan Cipongkor dan satu di Kecamatan Cihampelas. Ketiganya masih ditutup sementara untuk kepentingan investigasi,” jelas Jeje.

Pemkab Bandung Barat juga telah berkoordinasi dengan BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan tersebut.

“Berdasarkan analisis epidemiologi, ada masalah dalam distribusi makanan dari dapur tersebut,” pungkasnya.

(Awaludin)