Lemkapi: Gagasan Polri di Bawah Kementerian Adalah Langkah Mundur!

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, menegaskan bahwa usulan sejumlah pihak yang menginginkan Polri berada di bawah kementerian, merupakan gagasan yang mundur dan tidak memahami sejarah kepolisian Indonesia.

Menurut Edi, berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, kedudukan kepolisian berada di bawah Perdana Menteri, dan sejak saat itu Polri selalu berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

“Hasil kajian akademik kami menunjukkan bahwa sesuai sejarahnya, Polri lebih tepat berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujar Edi Hasibuan kepada Okezone, Rabu (8/10/2025).

Edi meyakini, posisi Polri di bawah Presiden akan memudahkan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja institusi kepolisian. Ia menilai, kedudukan tersebut sudah ideal dan sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini menambahkan, meskipun tidak banyak negara yang menerapkan sistem serupa, model tersebut justru paling cocok diterapkan di Indonesia.

“Kalau Polri berada di bawah kementerian, kami khawatir kinerjanya justru menurun karena semakin banyak pihak yang bisa melakukan intervensi. Sekarang saja, ketika berada langsung di bawah Presiden, intervensi terhadap Polri sudah luar biasa besar,” tegas mantan anggota Kompolnas itu.

Edi menilai, untuk membenahi Polri tidak perlu memperdebatkan kedudukannya ataupun mengganti Kapolri. Menurutnya, Polri telah menunjukkan banyak kemajuan dan berbagai terobosan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.

“Kami melihat kemajuan Polri saat ini sudah sangat signifikan. Memang masih ada kekurangan di sana-sini, tapi hal itu juga terjadi di lembaga negara dan kementerian lain,” ujarnya.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Edi optimistis tim tersebut akan memberikan rekomendasi terbaik bagi kemajuan institusi Polri.

“Kami percaya, Komite Reformasi Polri akan memberikan masukan terbaik untuk memperbaiki dan memperkuat Polri ke depan,” kata penulis buku Politik Hukum Kepolisian itu.

Lebih lanjut, Edi menilai Polri telah banyak berkontribusi dalam mendukung program prioritas nasional. Ia menyebut, capaian Polri dalam mendukung Program Asta Cita Presiden, khususnya program MBG, telah mendapat apresiasi luas.

“Polri bahkan berkali-kali dipuji Presiden atas dukungannya dalam membangun sedikitnya 600 SPPG di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
 

(Awaludin)