Komite Reformasi Polri Akan Dilantik, DPR Minta Tak Sekadar Formalitas
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk dan melantik sembilan anggota Komite Reformasi Polri pada pekan depan. Ia mendorong agar lembaga tersebut benar-benar mampu membawa perubahan terhadap budaya organisasi kepolisian.
Menurutnya, keberadaan Komite Reformasi Polri menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian. Apalagi, sejumlah tokoh besar disebut akan masuk dalam komite tersebut, seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie.
Namun, Sudding menegaskan, bahwa reformasi sejati hanya akan tercapai jika komite itu diberi kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi, serta praktik operasional Polri — bukan sekadar menjadi simbol formalitas.
“Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” ujar Sudding, Selasa (6/10/2025).
Politikus PAN itu juga memberikan beberapa catatan prioritas yang harus diperhatikan, baik oleh tim internal Polri maupun oleh komite bentukan Presiden. Pertama, kata dia, adalah soal transparansi dan akuntabilitas internal.
“Publik harus memiliki akses yang jelas terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, dan mekanisme penindakan,” tegasnya.
