Prabowo Tak Pandang Bulu Berantas Korupsi di Tahun Pertama Pemerintahan

JAKARTA - Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto genap berusia satu tahun. Selama periode tersebut, pemerintah dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Executive Director Next Indonesia, Christiantoko, mengatakan salah satu bukti nyata dari upaya tersebut adalah penyerahan uang sitaan kasus CPO senilai Rp13,2 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan baru-baru ini.

“Korupsi ini berusaha untuk diberantas,” ujar Christiantoko dalam acara Katadata Policy Dialogue bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics”, di Plaza Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Christiantoko menyoroti pernyataan Presiden Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang sitaan tersebut. Ia menilai pernyataan itu menunjukkan komitmen Presiden untuk tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. Namun, kita belum bisa menilai sekarang apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” ujarnya.

Selain pemberantasan korupsi, Christiantoko menilai pemerintah juga tengah berupaya mengatasi kebocoran keuangan negara di tahun pertamanya.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, menilai pemerintahan Prabowo perlu mengefektifkan birokrasi setelah satu tahun berjalan. Menurutnya, masih banyak tumpang tindih dan pemecahan kelembagaan yang justru menghambat efektivitas kebijakan.

“Birokrasi itu krusial. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana mengefektifkan birokrasi agar lebih ramping dan fokus,” ujar Siti Zuhro.

Ia juga mendorong adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program populis nasional agar tercipta keseimbangan antara pusat dan daerah.

“Harus ada keterlibatan secara bottom-up supaya terjadi keseimbangan. Kita sering berasumsi desa itu tidak cakap, padahal tidak demikian,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti gemuknya struktur pemerintahan saat ini. Ia menilai perlu ada evaluasi apakah ukuran kabinet yang besar benar-benar dibutuhkan untuk mencapai visi besar Indonesia 2045.

“Mungkin eksekutif perlu memikirkan kembali apakah pemerintahan yang gemuk ini memang dibutuhkan untuk menunjang program strategis astacita, atau justru perlu efisiensi,” ujar Arya.
 

(Awaludin)