MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26 hingga 29 Oktober 2025.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan, mereka dikumpulkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah.
“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” ujar Benni, Jumat (24/10/20245).
Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program.
Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah.
Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ujar Benni.
Dia menegaskan, Rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta, menilai, Rakor ini merupakan langkah strategis Mendagri Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026.
Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.
“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi.
Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tandasnya.
(Fahmi Firdaus )