MK Putuskan Polisi Aktif Larang Duduk di Jabatan Sipil, Istana: Keputusan Final!

Jum'at 14 November 2025 11:28 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi

Dalam amar putusan, MK menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU Polri.

(Fahmi Firdaus )