DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri.
"Jadi, secara jelasnya dipertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari, terutama mengenai bahwa, kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personel di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya tidak salah begitu," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengatakan, tugas kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Nah itu nanti penjabarannya silakan dijabarkan kepolisian dengan PAN-RB dan lain-lain. Saya pikir begitu," ucap Dasco.
Saat disinggung apakah putusan MK tersebut bakal diakomodasi dalam RUU Polri, Dasco belum dapat memastikan. Ia menegaskan, pihaknya akan mengkaji dan berkoordinasi dengan pemerintah terlebih dahulu sebelum melakukan revisi undang-undang.
"Ya, sementara saya belum bisa komentar karena ini kan baru keputusannya. Kalau kita mau revisi undang-undang, misalnya kan, itu harus pemerintah dengan DPR," ucap Dasco.
"Nah, sementara ini pihak pemerintah dan DPR belum ketemu dan membahas itu. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan kaji bersama," pungkasnya.
Sebelumnya, MK memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.
