Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota TNI-Polri yang terlibat atau melindungi kegiatan penyelundupan ilegal serta pelanggaran hukum lainnya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

Prabowo mengungkapkan telah menerima laporan adanya keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi dalam praktik ilegal tersebut.

“Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan aparat yang melindungi penyelundupan maupun aktivitas ilegal lainnya harus ditindak tanpa pandang bulu. Ia meminta pimpinan TNI dan Polri bertindak serius dalam membersihkan institusinya masing-masing.

“Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini, dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius,” katanya.

“Terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar (illegal logging), juga illegal mining tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia,” tuturnya.

Ia menekankan penyelundupan ilegal berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Ia mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung yang disebut telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

“Penyelundupan ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama,” ujar Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada korporasi yang kekuatannya melebihi negara. Meski mengakui peran penting dunia usaha swasta, ia menegaskan korporasi tidak boleh mengatur atau mengalahkan negara.

“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )