Usai Periksa Ridwan Kamil dalam Perkara BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya

Penyidik juga mendalami perihal pendapatan RK, baik dari upahnya selama menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat maupun di luar itu.

“Kemudian, penyidik juga meminta keterangan terkait penghasilan-penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu,” ujarnya.

“Disandingkan juga dengan apakah ada penghasilan-penghasilan lain di luar penghasilan resmi sebagai gubernur,” sambungnya.

Lebih lanjut, kata Budi, penyidik juga mendalami pengelolaan dana di corporate secretary (corsec) yang salah satu sumbernya berasal dari anggaran pengadaan iklan BJB yang kini tengah diusut KPK. Dana tersebut dikelola sebagai dana nonbudgeter.

“Penyidik mendalami pengetahuan Saudara RK terkait anggaran-anggaran nonbudgeter tersebut, termasuk mengonfirmasi apakah aset-aset yang dimiliki RK berkaitan dengan anggaran nonbudgeter,” ucapnya.

Seusai pemeriksaan, RK mengaku tidak mengetahui permasalahan yang tengah diusut KPK karena tidak menerima laporan dari jajaran direksi maupun komisaris.

“Dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi BUMD dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan, pertama oleh direksi, kedua oleh komisaris selaku pengawas, dan ketiga oleh kepala biro BUMD—mirip peran Menteri BUMN,” kata RK.

(Awaludin)