BNPB Kebut Pembangunan Hunian Sementara di Aceh Tamiang

Ia menerangkan, satu unit bangunan memiliki ukuran 3,6 m x 4,8 m, dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 m x 1,2 m serta teras seluas 1,2 m x 3,6 m untuk menunjang kenyamanan penghuni. Desain kopel ini memungkinkan pemanfaatan lahan yang optimal, memudahkan penyediaan fasilitas bersama seperti sanitasi, serta mendukung penataan lingkungan huntara yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana.

“Guna mengejar target penyelesaian, BNPB melakukan percepatan dengan menambah personel di lapangan, termasuk masyarakat setempat, TNI/Polri, serta lembaga swasta. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung proses pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, BNPB membangun 1.505 unit huntara, terdiri dari 323 unit huntara insitu yang dibangun dekat dengan lokasi asal tempat tinggal warga di Kecamatan Karang Baru (203 unit), Manyak Payed (22 unit), Bendahara (48 unit), Banda Mulia (2 unit), Rantau (28 unit), dan Kota Kualasimpang (20 unit).

Sedangkan sebanyak 1.182 unit huntara terpusat, antara lain di Kecamatan Sekerak (121 unit), Bandar Pusaka (245 unit), Tamiang Hulu (481 unit), Rantau (116 unit), Seruway (34 unit), Kota Kualasimpang (35 unit), dan Kejuruan Muda (150 unit). Sementara itu, melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta, direncanakan pembangunan 794 unit huntara, antara lain di Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru sebanyak 600 unit di atas lahan dari Danantara; Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru sebanyak 84 unit dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum; Kecamatan Karang Baru (eks-kios) sebanyak 10 unit dari Dompet Dhuafa; serta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak sebanyak 100 unit dengan dukungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Penentuan lokasi huntara dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna memastikan lokasi pembangunan dalam radius yang aman dari potensi ancaman bencana. Selain itu, BNPB juga berkoordinasi dengan para camat, kepala desa, dan BPBD dalam melakukan verifikasi ulang data sehingga manfaat huntara dapat diterima oleh warga terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.

(Arief Setyadi )