Refleksi 2025 dan Jalan Panjang Indonesia Menuju Lompatan Peradaban

Penguatan Checks and Balances

Di sektor politik dan pemerintahan, 2025 mencerminkan konsolidasi kekuasaan yang sangat kuat. Deregulasi besar-besaran dilakukan demi mempercepat investasi dan efisiensi birokrasi. Langkah ini pada dasarnya positif, namun harus diimbangi dengan penguatan mekanisme checks and balances. 

Ketika hampir seluruh partai berada dalam pemerintahan, kritik publik secara alamiah akan berpindah ke ruang digital. Fenomena gerakan sosial berbasis media sosial adalah bentuk baru partisipasi politik yang tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai koreksi demokratis.
    
Dalam konteks ini, partai politik dituntut untuk beradaptasi. Partai tidak cukup hanya hadir lima tahun sekali dalam kontestasi elektoral, tetapi harus terus hidup dalam dialog publik, terutama dengan generasi muda. Konsolidasi demokrasi tidak akan sehat tanpa partai yang terbuka terhadap kritik dan gagasan baru.    

Dalam aspek hukum dan HAM menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan seluruh agenda pembangunan. Transisi menuju pemberlakuan KUHP Nasional pada 2026 ini harus dikawal dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan ketakutan berekspresi maupun hambatan bagi kreativitas digital. Usulan pembentukan Satgas Harmonisasi Regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum tetap sejalan dengan kebebasan sipil.
    
Lebih jauh, pengesahan UU Perampasan Aset adalah agenda mendesak yang tidak boleh lagi tertunda. Tanpa instrumen hukum yang kuat untuk asset recovery, perang melawan korupsi akan selalu pincang. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan berintegritas tidak hanya mengenai moralitas, tetapi juga prasyarat utama untuk investasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara.