Buntut Pernyataan Impor Perawan Vietnam, Gubernur di Korsel Dipecat dari Partai

SEOUL – Partai Demokrat (DPK) yang berkuasa di Korea Selatan telah memecat Kepala Kabupaten Jindo, Kim Hee-soo, dari jajarannya. Keputusan itu diambil setelah pejabat daerah tersebut menyerukan “impor perawan” dari luar negeri untuk mengatasi masalah demografi negara.

Partai tersebut mengadakan pertemuan Dewan Tertinggi luar biasa pada Senin (9/2/2026) untuk membahas dampak dari pernyataan kontroversial yang dibuat oleh Kim pekan lalu. Pernyataan pejabat tersebut menyebabkan kegemparan nasional dan secara luas dianggap tidak pantas serta merendahkan perempuan.

“Keputusan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap kontroversi publik yang disebabkan oleh pernyataan merendahkan baru-baru ini tentang perempuan asing,” kata juru bicara utama DPK, Park Soo-hyun, setelah pertemuan tersebut, sebagaimana dilansir RT.

Kepala daerah kepulauan selatan itu membuat komentar kontroversial tersebut pada Rabu (4/2/2026) selama pertemuan tentang integrasi administratif antara Provinsi Jeolla Selatan dan Gwangju, kota metropolitan terbesar keenam di negara itu.

“Jika Gwangju dan Jeolla Selatan diintegrasikan, kita harus membuat undang-undang yang membahas kepunahan penduduk, dan jika itu tidak berhasil, mungkin kita harus mengimpor gadis-gadis perawan muda dari tempat-tempat seperti Sri Lanka atau Vietnam agar para bujangan di pedesaan dapat menikah,” kata Kim dalam pertemuan tersebut, menggunakan istilah yang berarti “perawan” dan “wanita muda yang belum menikah.”

Pernyataan tersebut segera menjadi viral, menyebabkan reaksi keras di seluruh negeri. Pejabat itu dituduh bersikap seksis dan secara keseluruhan tidak pantas, dengan kritik terutama berfokus pada kata “impor.” Kecaman tersebut mendorong Kim untuk menyampaikan permintaan maaf yang dianggap kurang meyakinkan, karena ia tetap bersikeras bahwa pendapatnya benar meskipun bahasa yang digunakan tidak tepat.

Kim bersikeras bahwa ia bermaksud berargumen bahwa “revitalisasi industri saja tidak dapat menyelesaikan kepunahan penduduk” dan ingin menarik perhatian pada “masalah struktural seperti penurunan populasi yang parah di komunitas pedesaan dan nelayan serta melemahnya fondasi untuk pernikahan dan kelahiran anak.” Menurutnya, penurunan demografis harus ditangani tidak hanya di tingkat regional tetapi juga dengan respons dari pemerintah nasional.
 

(Rahman Asmardika)