Dampak Perang Iran, Ekonom Ingatkan Ancaman Disrupsi Industri Lebih Berbahaya dari Kenaikan BBM

JAKARTA - Ketegangan geopolitik akibat konflik Iran memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Sejumlah pihak menilai dampaknya tidak hanya terbatas pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga berpotensi mengganggu sektor industri secara lebih luas.

Ekonom, Anthony Budiawan menegaskan, bahwa ancaman terbesar justru terletak pada kemungkinan terganggunya rantai pasok bahan baku industri.

Menurutnya, pasokan komoditas penting seperti aluminium dari Qatar serta turunan gas alam cair (LNG) sangat krusial bagi industri manufaktur di Indonesia.

“Naik saja sebetulnya dalam kondisi sekarang ini tidak begitu menjadi masalah. Yang masalah adalah kalau tidak ada bahan bakunya. Jangan sampai terjadi disrupsi sektor manufaktur di mana mereka tidak bisa produksi dan kemudian harus mengurangi tenaga kerja atau PHK,” ujarnya dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (31/3/2026).

Anthony juga menilai kebijakan work from home (WFH) yang sempat diterapkan pemerintah menjadi salah satu langkah mitigasi. Kebijakan tersebut dinilai mampu menghemat konsumsi energi dan memperpanjang cadangan BBM nasional dari sekitar 20 hari menjadi 40 hari.

Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier yang menilai kondisi ekonomi Indonesia masih relatif aman.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara eksportir komoditas tambang seperti batu bara, nikel, dan tembaga. Kenaikan harga komoditas global justru berpotensi menjadi penopang ekonomi nasional.

“Krisis hasil tambang kemungkinan besar akan naik harganya, seperti batu bara. Jadi kemungkinan terkompensasi secara ekonomi nasional,” jelasnya.

Terkait pasokan energi, Fuad memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi mencukupi. Ia juga menyebut kendala distribusi akibat tertahannya kapal tanker telah diselesaikan melalui jalur diplomasi.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.

Keputusan tersebut diambil setelah koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina, guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa gejolak geopolitik bukan hanya soal harga energi, tetapi juga bisa merambat diam-diam seperti retakan halus di fondasi industri—terlihat kecil, namun berpotensi besar jika tak segera diantisipasi.

(Awaludin)