Di sisi lain, legislator PKB ini mendorong perlu ada evaluasi tata kelola dan manajemen guru di Indonesia.
"Kalau misalnya tata kelolanya lebih bagus di tingkat pusat, ya sudah putuskan, supaya dikelola diambil alih oleh pemerintah pusat, kalau berdasarkan evaluasi. Tetapi lagi-lagi kami akan pertegas, pertanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 19 Mei 2026," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)