KKB Dinilai Buat Propaganda dan Hoaks soal Papua

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) gencar melakukan penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.  Dalam perspektif politik nasional, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara.

Negara juga menunjukkan komitmennya melalui pembangunan besar-besaran di Bumi Cenderawasih Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua berkembang, bahkan mengabaikan fakta bahwa negara bekerja keras membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut.

“Pembangunan Papua sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis,” ujar Analis Politik dan Militer Unas, Selamat Ginting, Senin (18/5/2026).

“Kehadiran jalan Trans Papua, pembangunan bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti konkret bahwa negara tidak meninggalkan Papua,”lanjutnya.

Menurutnya, masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal. Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari KKB.

“Berbagai aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sasaran mereka bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum,” ujarnya.

Dia mencontohkan tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua. Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan.

“Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil,”ujarnya.

KKB dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua.

Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan. Di sinilah peran TNI menjadi sangat strategis. Kehadiran TNI di Papua tidak dapat dilihat semata-mata dalam konteks operasi tempur.

“Dalam doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI juga menjalankan fungsi sosial, teritorial, dan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, Prajurit TNI di Papua bukan hanya melakukan operasi keamanan, tetapi juga mengajar anak-anak di pedalaman dan lain sebagainya.

“Strategi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan di Papua telah bergeser dari pola “hard approach” menuju kombinasi keamanan dan kesejahteraan,”ujarnya.

Negara menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Negara menggelontorkan dana sangat besar, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput. Sebagian masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” kata Selamat.

Situasi ini kata dia dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk membangun propaganda bahwa negara gagal hadir di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana Otsus.

Pengawasan harus diperketat agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua, bukan hanya berputar di lingkar elite politik lokal.

Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus: pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan.

“Masyarakat Indonesia perlu melihat bahwa di balik berbagai tantangan keamanan, ada upaya besar negara, aparat keamanan, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, dan masyarakat Papua sendiri untuk membangun masa depan Papua yang lebih maju.

“Masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh operasi keamanan atau besarnya anggaran negara, tetapi oleh keberhasilan menghadirkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )