JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan membangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa nelayan sebagai tahap awal program tersebut. Dia menyoroti masih sulitnya nelayan memperoleh fasilitas dasar untuk mendukung aktivitas melaut, mulai dari es batu hingga bahan bakar solar.
“Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit mendapatkannya, apalagi solar yang mereka butuhkan,” katanya.
“Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo menilai pemberdayaan nelayan penting dilakukan karena mereka berada di garis depan dalam menjaga wilayah laut Indonesia.
“Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage di setiap desa nelayan. Dan kita akan membuat SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan,” tutur Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menyebut kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan guru.
“Guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi penerus bangsa,” ujar Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat lanjut usia dapat hidup tenang melalui penguatan jaringan perlindungan sosial.
Prabowo menegaskan cita-cita pemerintah adalah menghadirkan Indonesia yang damai, makmur, dan berkeadilan, termasuk memastikan hukum berlaku adil bagi seluruh rakyat.
“Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat, yang punya uang banyak,” pungkasnya.
(Awaludin)