Iran Ungkap Detail Proposal 14 Poin yang Diajukan ke AS, Ini Tuntutannya
JAKARTA - Iran pada Selasa (19/5/2026) mengungkapkan rincian proposal terbarunya yang diajukan kepada Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang yang dilancarkan oleh Washington dan Israel terhadap Teheran pada Februari.
Rincian tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, selama pertemuan dengan anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan laporan komprehensif tentang perkembangan terbaru dalam diplomasi antara Iran dan AS.
Gharibabadi menyatakan bahwa proposal Teheran menekankan "haknya untuk pengayaan uranium dan kegiatan nuklir damai," menurut kantor berita resmi Iran, IRNA.
Proposal tersebut juga mencakup pengakhiran konflik di semua front, termasuk Lebanon; pencabutan blokade angkatan laut AS; pembebasan aset Iran; dan kompensasi oleh Amerika Serikat atas kerusakan yang disebabkan selama perang terbaru untuk mendukung upaya rekonstruksi.
Proposal tersebut juga menegaskan penghapusan semua sanksi sepihak dan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta penarikan pasukan AS dari daerah-daerah di sekitar Republik Islam, katanya, sebagaimana dilansir TRT.
Pada 10 Mei, Iran menyampaikan tanggapannya terhadap proposal AS untuk mengakhiri perang melalui Pakistan, tetapi Presiden Donald Trump menggambarkan proposal Iran tersebut sebagai hal yang "sama sekali tidak dapat diterima."
Media Iran pada Senin (18/5/2026) mengatakan bahwa Iran telah mengajukan proposal revisi 14 poin kepada pihak AS melalui mediator Pakistan.
Pada Sabtu (16/5/2026), Trump kembali mengancam akan meningkatkan eskalasi militer terhadap Iran, dengan mengunggah sebuah gambar di platform Truth Social miliknya yang menunjukkan kapal perang mengibarkan bendera Amerika, termasuk satu kapal yang membawa bendera Iran, bersama dengan frasa "TENANG SEBELUM BADAI."
Pada Senin malam, Trump mengumumkan bahwa ia telah menunda serangan yang direncanakan untuk Selasa terhadap Iran atas permintaan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
