Tito juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan BPS di wilayah masing-masing guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, yang hadir saat Rakor merupakan bentuk dukungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa terhadap penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Serta mendukung penyediaan data pembangunan yang akurat dan terpercaya demi mewujudkan pembangunan desa dan daerah yang berkelanjutan,” kata La Ode.
(Fahmi Firdaus )