Ingin Tentukan Dalai Lama Berikutnya, Kebijakan China Tuai Kritik

JAKARTA - Langkah China yang ingin terlibat dalam penentuan Pemimpin Spiritual Tibet, Dalai Lama, berikutnya mendapat kritik. Tekanan Partai Komunis China (PKC) ini juga dinilai ironis karena komunisme berawal dari pemikiran Marx yang menganggap "agama adalah candu", tetapi di sisi lain bersikeras untuk mengesahkan reinkarnasi pemimpin spiritual tertinggi Buddhisme Tibet dan menentukan legitimasi sosok tersebut.

Upaya Beijing ini terkait dengan "Peraturan tentang Pengelolaan Reinkarnasi Buddha Hidup dalam Buddhisme Tibet" yang diterbitkan Pemerintah China pada 2007. Aturan itu memiliki ketentuan utama yang menyatakan bahwa setiap reinkarnasi Lama (pemimpin spiritual yang dihormati dalam Buddhisme Tibet) harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Peraturan ini secara khusus ditujukan untuk mengontrol pengakuan terhadap Dalai Lama ke-15 di masa mendatang. Dengan menguasai mekanisme pengakuan resmi atas reinkarnasi tersebut, PKC berupaya melemahkan pengaruh institusi Dalai Lama, yang berdampak pada terkikisnya identitas keagamaan dan ikatan budaya rakyat Tibet. Kebijakan ini merupakan bagian dari proyek yang jauh lebih luas: asimilasi budaya dan pembentukan ulang ideologis terhadap Tibet.

Kritikus menyebut aturan ini seperti jika Italia mengumumkan bahwa pemilihan Paus di masa mendatang harus dilakukan dengan persetujuan Roma, atau jika pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan akan menentukan siapa yang boleh diangkat menjadi anggota Dewan Kardinal. Tindakan semacam itu akan dianggap sebagai serangan terhadap otonomi keagamaan, bahkan menjadi contoh tindakan pemerintah yang melampaui wewenangnya; ini adalah bentuk intervensi oleh negara yang ideologi pemerintahannya secara mendasar menolak keyakinan agama yang menjadi landasan institusi tersebut.

Pemerintah China berulang kali mengklaim bahwa China menikmati "kebebasan keyakinan beragama," namun tindakan PKC yang ikut campur dalam penentuan reinkarnasi Dalai Lama tampaknya membantah klaim tersebut. Dalam Buddhisme Tibet, sistem pengakuan lama yang bereinkarnasi bukan sekadar ritual keagamaan; hal itu merupakan fondasi utama bagi kesinambungan doktrin dan suksesi spiritual. Jika sebuah komunitas keagamaan tidak diberi wewenang untuk menentukan aspek paling mendasar dari keyakinannya sendiri, maka klaim mengenai kebebasan beragama menjadi hanya pernyataan semata.