Cabut Larangan, MK Bolehkan Lambang Garuda Dipakai di Kaus hingga Atribut

Karena ketentuan dengan substansi serupa kembali diatur dalam Pasal 237 huruf c KUHP baru, MK menyatakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 dapat diterapkan secara mutatis mutandis dalam perkara tersebut.

Meski demikian, MK tidak mengabulkan seluruh permohonan. MK menolak pengujian terhadap Pasal 237 huruf b KUHP yang melarang pembuatan lambang untuk perseorangan, partai politik, organisasi, atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara.

Enny mengatakan, pihaknya menilai larangan tersebut tetap diperlukan agar dalam mengidentifikasi simbol negara dan simbol pihak lain tidak terjadi kerancuan.

“Hal tersebut akan mengakibatkan kekaburan makna atau nilai lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika jika tidak ditentukan larangannya,” tegas Enny.

(Rahman Asmardika)