Jelang Muktamar NU, Para Ulama Komitmen Tolak ‘Serangan Fajar’

JAKARTA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menyatukan komitmen bersama para pengurus syuriyah dan tanfidziyah, serta puluhan pengasuh pesantren untuk menolak ‘serangan fajar’ atau risywah. Sehingga Muktamar berjalan dengan mengedepankan otoritas moral, keteladanan.

Hal itu ditekankan dalam Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026. 

“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya. PBNU sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima (5) poin. Tapi dalam pelaksanaan ditengarahi banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. Indikasi “tembak di tempat” dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata,” kata Ketua FUN KH Mujib Qulyubi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).

“Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan, dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya,” imbuhnya.

Sementara itu, Adnan Anwar menekankan agar calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik kekinian. “Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya,” ujar Adnan.

Penasehat LBM PWNU DKI Mukti Ali Qusyairi justru mengungkapkan kriteria AHWA. Ia menilai, jika ada yang paling alim, maka dahulukan yang paling alim, dan paling tertib pendidikannya. 

“Pilihannya hanya Kiai Said, beliau pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini,” tuturnya.

Ia pun menekankan, segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali. Menerima suap adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para muktamirin.

Muktamar ke-35, seluruh elemen NU diharapkan memegang teguh untuk berani tegas menolak segala bentuk komersialisasi suara dan stempel organisasi. Lewat Forum tersebut setidaknya membuka kesadaran serta perbaikan agar segenap muktamirin kembali pada niat dasar ber-NU.

(Arief Setyadi )