JAKARTA – Viral di media sosial video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyebut kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum 2029. Budi Arie mengungkapkan instingnya, situasi politik tanah air berpotensi bergerak lebih cepat di luar skenario konvensional pemilu lima tahunan berikutnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian, mengatakan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi dan merupakan hak setiap warga negara.
Namun, ia menilai wacana politik yang menyentuh keberlangsungan pemerintahan perlu disikapi secara bertanggung jawab dan tidak dipotong dari konteksnya.
“Kritik pemerintah silakan. Demokrasi harus hidup. Tetapi kalau sudah berbicara Presiden tidak sampai 2029 atau Wakil Presiden harus mundur, publik juga berhak mempertanyakan,” kata David Selasa (25/8/2026).
Pihaknya juga mencermati perkembangan narasi politik dan pembentukan opini di media sosial yang dinilainya berpotensi menyudutkan pemerintahan. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan menunjuk pihak tertentu tanpa bukti.
“Kami mencermati pergerakan narasi, buzzer dan pembentukan opini terhadap pemerintahan. Kami pantau terus. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak menuduh. Tetapi jangan menganggap kami tidak membaca arah pergerakannya,” tuturnya.
Menurut David, menjaga stabilitas pemerintahan bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, perbedaan pandangan harus tetap disampaikan melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.
“Pasbata berdiri untuk menjaga pemerintahan Prabowo–Gibran sesuai mandat konstitusi. Kami tidak mencari musuh dan tidak menuduh siapa pun,”ujarnya.