Partai Pimpinan Putin Menang Telak di Pemilu Rusia, Raih Rekor Supermayoritas

MOSKOW — Partai Rusia Bersatu pimpinan Presiden Vladimir Putin telah meraih rekor mayoritas super dalam pemilihan parlemen di negara itu. Hasil ini secara praktis menyingkirkan segala bentuk oposisi sejati terhadap pemerintahan Putin.

Dengan perolehan suara lebih dari 58 persen, Rusia Bersatu—partai yang telah mendominasi kancah politik Rusia selama 25 tahun—dipastikan akan menguasai lebih dari tiga perempat kursi di majelis rendah parlemen (Duma Negara). Hal ini merujuk pada hasil yang diumumkan pada Senin (21/9/2026) menyusul pemungutan suara selama tiga hari yang berakhir pada Minggu (20/9/2026).

Pemungutan suara tersebut merupakan pemilihan parlemen pertama sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, sekaligus yang pertama melibatkan penduduk dari empat wilayah Ukraina yang direbut dan dianeksasi oleh Moskow pada tahun yang sama.

Menurut laporan Al Jazeera, pemilu kali ini memiliki tingkat partisipasi hampir 60 persen, yang relatif tinggi, sehingga hasil ini akan dipandang oleh Kremlin sebagai hal yang memperkuat posisi mereka dan bentuk dukungan publik terhadap sejumlah kebijakan, termasuk yang terkait langkah-langkah Rusia di Ukraina.

Ella Pamfilova, ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat, menyatakan bahwa Yabloko—satu-satunya partai anti-perang yang terdaftar di Rusia—tidak memenangkan satu pun kursi di tingkat nasional. Partai tersebut sebelumnya telah dicoret dari daftar peserta pemilu oleh Mahkamah Agung Rusia pada bulan lalu dan hanya memiliki beberapa puluh kandidat yang bertarung untuk kursi tunggal.

Yabloko berhasil masuk ke parlemen daerah di wilayah Novgorod, Rusia barat. Partai tersebut menyatakan melalui media sosial bahwa mereka memperoleh sekitar 12.000 suara—sedikit di atas enam persen dari total suara—yang cukup untuk menembus badan legislatif daerah.

Yabloko dan Partai Komunis—yang sempat mengkritik beberapa aspek kebijakan pemerintah namun sangat berhati-hati untuk tidak mengkritik Putin—menyatakan bahwa banyak saksi mereka ditolak masuk ke tempat pemungutan suara.

Partai Komunis berhasil masuk parlemen dengan perolehan suara 13,8 persen, mengamankan 40 kursi di Duma. Partai nasionalis LDPR memenangkan 25 kursi, sedangkan partai New People meraih 20 kursi.

Rusia tidak mengundang pengawas dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE); lembaga ini dituduh oleh Kementerian Luar Negeri Rusia menerapkan "standar ganda" terkait kritik mereka terhadap negara tersebut. Presiden Majelis Parlemen OSCE, Pere Joan Pons, menyatakan bahwa keputusan untuk tidak melibatkan pengawas tersebut melanggar komitmen Rusia sebagai anggota organisasi itu.

Hasil yang Tidak Mengejutkan

Banyak warga Rusia tampaknya tidak terkejut dengan hasil pemilu tersebut.

Warga Rusia tampaknya berharap akan penyelesaian konflik di Ukraina dalam waktu dekat dan sebisa mungkin dengan cara yang damai. Berlanjutnya perang berisiko melanggengkan kebijakan-kebijakan yang kian berdampak pada masyarakat Rusia pada umumnya, dan supermayoritas di parlemen mungkin akan kesulitan mengubah dinamika tersebut.

Hasil pemilu ini mendapat reaksi keras dari negara-negara Barat, dengan diplomat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menolak mengakuinya. Kallas menuding pemilu tersebut tidak sah serta menyebut Kremlin membungkam perbedaan pendapat dan memberlakukan larangan pada partai oposisi.

Dalam sebuah pernyataan bersama, lima negara—termasuk Australia, Inggris, dan Kanada—mengecam pemilihan umum parlemen Rusia yang dianggap sebagai "sandiwara" di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki, seraya menyebutnya sebagai "bagian dari sistem pendudukan yang lebih luas".

(Rahman Asmardika)